Saat Pandemi Covid-19 Berdampak pada Bisnis Perhotelan Saat Ini

Salah satunya bidang usaha yang terimbas berat karena ada wabah Covid-19 ialah usaha perhotelan.

Karena sepanjang pandemi virus corona, beberapa orang disarankan untuk selalu ada di rumah dan menghindar dari melancong atau keluar dari rumah untuk suatu hal yang tidak mendesak.

Disamping itu ada limitasi perjalanan, syarat ketat untuk memakai angkutan umum, sampai terus bertambahnya kasus infeksi membuat beberapa orang berpikiran 2x untuk melancong jauh.

Harus, beberapa aktor usaha perhotelan harus memeras otak bagaimana triknya supaya usahanya bisa terus bernapas di tengah-tengah wabah.

Ini seperti dikatakan oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono.

Ke Kompas.com, Jumat (25/9/2020) malam, Deddy bercerita bagaimana kesusahan beberapa aktor usaha hotel di daerahnya selama saat pagebluk ini.

Interferensi itu contohnya kemudahan dalam beberapa biaya sebagai beban operasional hotel sejauh ini, di mana pemerintahan dapat ikut peran di situ.

Contohnya pajak, listrik, dan lain-lain.

“Seperti beban operasional kita yakni pajak-pajak (PBB, hotel, restoran) yang diringankan atau dihapus, dan pungutan BPJS Ketenagakerjaan, listrik, gas,” tutur Deddy.

Tergantung pengatasan wabah

Ketua Umum PHRI, Haryadi Sukamdani mengharap Pemerintahan bisa lakukan interferensi dengan kurangi beban beberapa pebisnis hotel di periode yang susah ini.

Contohnya dengan memberikan kemudahan pembayaran pajak, dan lain-lain.

“Ini kan ada beban yang lebih besar yang tidak mungkin dapat dijamin pada keadaan tidak normal, beban ini yang semestinya dapat dikurangkan. Dimulai klik disini dari ongkos infrastruktur, pajak wilayah, itu semestinya pada keadaan semacam ini harus dilonggarkan, jika tidak akan sulit,” sebutkan ia.

Dia menyentuh ada potongan harga yang diberi pemerintahan untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tetapi itu tetap memperberat.

“Contohnya PBB, pada keadaan seperti begini, agar didiskon, orang tidak ada duitnya, ingin bayar gunakan apa? Apa ingin beberapa waktu diundur, digeser ke tahun depannya, menjadi orang cashflow-nya tidak tertekan,” berharap Haryadi.

Faksinya menyebutkan, bidang perhotelan sangat bergantung pada pengatasan Covid-19.

Menurut dia jika menyaksikan patokan jika rumah sakit referensi penuh, pasti diterapkan PSBB.

“Itu yang membuat semua usaha, bukan hanya hotel, jadi makin berat,” tutur Haryadi.

Faksinya tidak mempersoalkan ada peraturan PSBB yang diambil oleh pemda, tetapi dia mengharap, pengatasan Covid-19 dapat semakin maksimal.

“Sebenernya tidak dapat disalahin ya, namanya wabah, jika didiamkan bahaya. Yang menjadi permasalahan ialah di pengatasan Covid-19 tersebut,” ucapnya.

“Kita kan berharapnya suffer itu sekali tetapi habis,” sambungnya.

Direktur Khusus Sahid Hotel dan Resor ini mengutamakan keutamaan arah pemantauan yang diberi oleh pemerintahan.

“Pemerintahan semestinya bukan mengurusi faksi yang telah lakukan prosedur yang bagus dan pemantauan yang ketat seperti hotel dan mall,” papar Haryadi.

“Menjadi yang semestinya dapat dipantau diberi keluasan, yang malah tidak dapat dipantaun harus dipantaun ketat,” tambah ia.

Dipengaruhi PSBB Jakarta

Deddy menyebutkan, keadaan usaha perhotelan di DIY sempat memang turun mencolok pada periode awal wabah.